LAKIP BPFK Medan disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP BPFK Medan merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada BPFK MedanĀ  dengan 7 Wilayah Kerja yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan instansi pemerintah yang baik dan bersih (Good Corporate and Clean Government).

LAKIP BPFK Medan disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2014, tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja. Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan seluruh kegiatan Balai Pengamanan Fasilitas kesehatan (BPFK) Medan mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Organiasi dan Tata Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.2351/Menkes/Per/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No.530/Menkes/Per/IV/2007 tanggal, 27 April 2007 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis, kemudian dirangkum menjadi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang umumnya memuat gambaran secara garis besar tentang pelaksanaan seluruh kegiatan program Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Medan dengan dukungan Anggaran DIPA.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, diharapkan sebagai salah satu cara evaluasi yang obyektif, efisien dan efektif dimana dapat memberikan informasi serta mengkomunikasikan hal-hal riil dan obyektif yang pada akhirnya dapat mendukung program kerja Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

LAKIP BPFK MEDAN 2017

LAKIP 2016 BPFK MEDAN